Terkait Kisruh KLB Demokrat, Begini Sikap Kemenkumham

KLB Demokrat
Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. (Foto : Istimewa)

MetroManado – Kisruh yang terjadi diinternal partai yang berlambang mercy terus bergejolak, pasca digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (05/03/2021).

KLB yang diinisiasi oleh para kader yang dipecat DPP Partai Demokrat ini telah memilih dan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Jokowi, Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Read More

Sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner dari jabatan ketua umum oleh KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut.

Hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, menurut mantan Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua yang juga merupakan salah satu peserta KLB ini, akan segera di daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Ya ini kan baru selesai. Selesai kongres ini, target kedua adalah ke kumham untuk mendaftarkan hasil kongres ini,” kata Sopacua dikutip dari youtube Kompas TV (06/03/2021).

“Setelah selesai kembali ke Jakarta akan segera disahkan ke lembaga terkait Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Max.

Sementara itu, DPP Demokrat pimpinan AHY meminta Kemenkumham untuk tidak mengakui hasil KLB Deli Serdang, Sumut, karena dianggap tak sesuai dengan AD/ART partai.

“Di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat,” ujarnya, dikutip dari youtube Kompas TV, Sabtu (6/3/2021).

“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” lanjut AHY.

Menanggapi akan adanya persoalan dualisme kepengurusan di tubuh Partai Demokrat, Menkumham Yasonna Laoly melalui Staf Khususnya, Ian Siagian menyatakan akan bersikap netral dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pemerintah tidak akan berpihak, hanya melakukan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Staf Khusus Menkumham, Ian Siagian seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (06/03/2021).

Lanjut dikatakannya, Kemenkumham akan melihat dan mengkaji terlebih dahulu sejauh mana legalitas KLB di Deli Serdang berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Bila mana sesuai dengan AD/ART, Kemenkumham akan melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Siagian.

(Valent/Ist)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.