Rekrutmen THL Dinilai Tak Transparan, DPC ProJo Talaud Desak Kacabdin Dikda Sulut di Talaud Diganti

DPC Projo Talaud
Ketua DPC Projo Talaud, Kristianto Naftali Poae (kanan) bersama Ketum Projo, Budi Arie Setiadi (tengah) dan Ketua DPD Projo Sulut, Louis Schramm (kiri). (Foto : Istimewa)

MetroManado – Pahlawan tanpa tanda jasa memang julukan yang pantas bagi sosok guru. Terlebih untuk guru honorer, tak sedikit cerita kisah memilukan di antara mereka. Gaji tak seberapa, namun dedikasinya untuk generasi bangsa tak dapat diragukan lagi.

Namun disayangkan, nasib salah seorang guru honorer di perbatasan ujung utara NKRI, sebut saja Desterina Parangka. Meski sudah lewat batas usia menjadi PNS, namun tekadnya untuk mengajar tak pernah pudar.

Read More

Buktinya, tak kurang dari 7 tahun mengabdi sebagai guru honorer, berharap ada perhatian pemerintah padanya, justru terbalik dari apa yang ia harapkan. Dia tidak masuk dalam daftar perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dewan Perwakilan Cabang Pro Jokowi (DPC ProJo) Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu organisasi masyarakat (Ormas), yang menerima keluhan Desterina itu, mendesak kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut untuk mengganti Sri Ratna Pasiak dari Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut di Kepulauan Talaud.

Adapaun menurut Kristianto Naftali Poae, Ketua DPC ProJo Kabupaten Kepulauan Talaud, hal tersebut bermula dari keluhan seorang honorer di SMA Beo yang kurang lebih sudah 7 tahun menjadi honorer yang sampai saat ini tidak diakomodir sebagai THL, hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada salah satu Honorer yang bersangkutan (Desterina).

“Setelah menghubungi kepala dinas terkait yaitu Ibu Dr. Sri Ratna Pasiak Melalui WA pada tanggal 17 Februari 2021 dan mempertanyakan kenapa honorer bersangkutan tidak diusulkan sebagai THL Provinsi?,” ujar Kristanto melalui pesan tertulis yang dikirimkan ke redaksi MetroManado.com, Jumat (09/04/2021).

Untuk jawaban dari Sri Ratna Pasiak sendiri, lanjut Kristanto seperti berikut:
“Ijin pak.. SK so kaluar dan sudah dibagi. so 7 tahun pak ? tdk pernah ada usulan dari kepsek ? ijin pak kami melanjutkan usulan kepsek. nanti sy WA nmr kepseknya,” jelas Kristanto mengutip dari isi pesan singkatnya di WhatsApp.

Selanjutnya, setelah membaca WhatsApp dari Sri Ratna Pasiak. Desterina (guru honorer) bertanya kepada kepala Sekolah SMA 1 Beo dengan meneruskan pesan WhatsApp tersebut, lalu dijawab oleh kepala Sekolah SMA Beo sebegai berikut:

“Pak saya baru satu tahun di SMA N 1 BEO dan tahun lalu tdk ada penambahan usulan baru untuk THL,” tambah Kristanto menceritakan.

Bagi Kristanto, hal tersebut membingungkan honorer, di mana di sisi lain Kacabdin Dikda Kepulauan Talaud menyampaikan sudah keluar SK dan tidak diusulkan oleh kepala sekolah.

Di lain pihak, kepala sekolah menjawab tidak ada penambahan. Hal ini seakan-akan tak ada transparansi informasi kepada para pegawai honorer berkaitan dengan rekrutmen THL. Sehingga mengakibatkan asas ‘good governance’, salah satunya adalah ‘transparansi’ tidak dijalankan oleh Sri Ratna Pasiak dan itu fatal.

Kembali pada, 23 Februari 2021, Sri Ratna Pasiak mengirimkan dokumen permohonan THL tambahan melalui pesan WhatsApp, yang katanya sudah dikirimkan ke Dinas Dikda Provinsi Sulut dan selanjutnya honorer diminta menghubungi langsung Dikda Provinsi Sulut

Setelah menerima pesan WhatsApp tersebut honorer melalui suaminya berangkat melakukan pengecekan ke Dikda provinsi, dengan jawaban Dikda provinsi, bahwa surat sudah diterima jika ada penambahan, akan disampaikan.

“Hal ini sangat memprihatinkan, dikarenakan dengan kondisi dunia saat ini yang dilanda Covid-19, dan sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi. Justru, honorer diberikan jalan yang tidak pasti alias dijadikan ‘pingpong’
sana-sini tanpa kejelasan, sungguh sangat memprihatinkan,” kesal Kristanto.

Disisi lain, kata Kristanto lagi, honorer yang bersangkutan juga, mendapatkan informasi pada 9 Maret 2021 lalu, bahwa adanya penambahan THL atas nama Mardonius Pangke, yang baru saja keluar.

Menyikapi kurangnya keterbukaan informasi yang seharusnya wajib dijalankan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, justru berbanding terbalik dilakukan oleh Kacabdin Dikda Provinsi Sulut di Kepulauan Talaud, Sri Ratna Pasiak.

Sudah sepantasnya jika demikian DPC Projo Talaud mendesak untuk mengganti Kacabdin Dikda Provinsi Sulut di Kepulauan Talaud, karena dinilai tidak mampu menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik.

“Disisi lain, yang bersangkutan juga justru terkesan membiarkan dan tidak terbuka terhadap para honorer mulai dari proses perekrutan THL,” ujar Kristanto menyayangkan.

Lanjutnya, DPC PROJO Talaud adalah ormas pendukung penuh ODSK pada pilkada 2020 melalui Surat Keputusan Nomor : 02/PILKADA/DPP-PROJO/XI/2020 Tanggal 16 November 2020.

“Untuk itu dimohon pada dinas pendidikan untuk memperhatikan nasib guru honorer yang bersangkutan, agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain, atau setidaknya terbukalah serta berikan jawaban dan alasan yang pasti,” pungkas Kristanto.

Seperti diketahui, selain keluhan Desterina dikirimkan Kristanto ke redaksi MetroManado, beberapa dokumen pribadi status kehonorannya sejak 2014 silam, termasuk data pribadi yang bersangkutan ikut dilampirkan sebagai alat bukti yang valid.

(Redaksi MetroManado.com).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.