MMHH Segera Realisasikan TPP ASN Pemkot Bitung

TPP ASN Pemkot Bitung
Walikota Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar segera merealisasikan TPP ASN Pemkot Bitung. (Foto : Istimewa)

MetroManado – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Bitung segera menikmati tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang telah lama dinantikan.

Hal ini dipastikan dengan terbitnya Surat No : 900/4127/KEUDA tertanggal 8 Maret 2022 tentang Persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2022.

Read More

Surat ini ditandatangani oleh Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni yang ditujukan ke Walikota Bitung.

Dengan demikian, permohonan pemberian TPP ASN dilingkungan Pemkot Bitung telah disetujui oleh Kemendagri.

Menindaklanjuti surat ini, Walikota Bitung Maurits Mantiri menegaskan bahwa akan segera merealisasikan pembayaran TPP ASN dilingkungan Pemkot Bitung.

“Akhirnya semua terjawab setelah adanya persetujuan Mendagri terhadap pemberian TPP ASN tahun 2022,” kata Mantiri dikutip dari siaran pers Pemkot Bitung, Kamis (10/03/2022).

“Saya langsung menginstrusikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera proses realisasi pembayarannya,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Walikota Mantiri meluruskan terkait info yang beredar, bahwa proses pembayaran TPP ASN Pemkot Bitung terkesan ditahan olehnya selaku kepala daerah Kota Bitung.

“Supaya diketahui bersama, bahwa kepala daerah dapat memberikan TPP ASN tersebut disaat pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri memberikan persetujuan,” ungkapnya.

“Kami tidak dapat merealisasikan hal tersebut, jika persetujuan Mendagri belum dikeluarkan,” tegasnya.

“Pemkot Bitung tidak ada istilah tahan-tahan TPP seperti info-info yang beredar,” tekannya.

Mantiri juga mengatakan, bahwa standar pengelolaan keuangan di Kota Bitung saat ini sudah sangat baik, sehingga segala sesuatu harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perlu juga disampaikan bahwa Pemkot Bitung mendapatkan persetujuan dari Kemendagri ditahap pertama,” ucapnya.

“Artinya, masih banyak daerah yang masih berjuang untuk mendapatkan persetujuan Mendagri tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bitung, Franky Sondakh mengatakan bahwa akan segera menindaklanjuti instruksi dari Walikota Bitung terkait TPP ASN tersebut.

Proses Pemberian TPP ASN Sesuai PP No 12 Tahun 2019

Sondakh juga menjelaskan terkait proses pemberian TPP ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pemberian TPP ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Jika peraturan pemerintah tersebut belum ada, maka pemberian TPP harus mendapatkan persetujuan Mendagri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Keuangan,” terang Sondakh.

Namun, ditambahkan Sondakh, bahwa untuk mendapatkan persetujuan pemberian TPP ASN tahun 2022 tersebut, harus melalui beberapa tahapan.

“Pertama, harus ada persetujuan Biro Organisasi Kemendagri terkait validasi atas distribusi TPP ASN. Setelah itu, disampaikan kepada Dirjen Bina Keuda,” kata Sondakh.

“Setelah itu masing-masing Pemda termasuk Kota Bitung menyampaikan permohonan persetujuan TPP ASN tersebut melalui aplikasi SIPD,” tuturnya.

“Apabila sudah lengkap, Dirjen Keuda menyampaikan semua data kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Untuk diverifikasi apakah sudah sesuai atau tidak. Terakhir, hasilnya adalah rekomendasi dari Kemenkeu ke Kemendagri,” lanjutnya.

Setelah semua tahapan itu dilalui, menurut Sondakh, selanjutnya Kemendagri memberikan persetujuannya kepada masing-masing daerah, termasuk Kota Bitung.

“Ity secara umum gambaran bagaimana mendapatkan persetujuan TPP,” tutup Franky Sondakh.

Dalam kesempatan ini, Pemkot Bitung juga mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Dr Drs Agus Fatoni sebagai Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.