Maurits Mantiri Dorong Peningkatan Standar Pelayanan Publik Pemkot Bitung

Standar Pelayanan Publik Bitung
Walikota Bitung Maurits Mantiri saat membawa sambutan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemkot Bitung olrh Ombudsman RI Perwakilan Sulut. (Foto : Istimewa)

MetroManado – Walikota Bitung, Maurits Mantiri mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung untuk dapat lebih meningkatkan standar pelayanan publik.

Hal ini disampaikannya, usai menerima hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemkot Bitung tahun 2021 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Read More

Hasil penilaian ini diserahkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sulut, Meilani Limpar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Walikota Bitung, Senin (11/04/2022).

Dimana hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut, Pemkot Bitung ditetapkan masuk dalam zona kuning.

Untuk itu, Walikota Maurits Mantiri berharap dinas yang masuk dalam zona kuning untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

“Pada dinas yang masih masuk dalam zona kuning, untuk tingkatkan kinerja agar bisa masuk dalam zona hijau,” kata Mantiri.

Mantiri juga menyampaikan kepada semua dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk dapat berbenah.

“Serta lebih rajin melihat dan menjawab keluhan masyarakat lewat media sosial platform Facebook di Group Konsultasi Pelayanan Publik Pemkot Bitung (KP3B),” ujarnya.

“Karena masih banyak dinas yang tidak berani menjawab keluhan masyarakat di media sosial platform Facebook, yakni di Group KP3B,” tambahnya.

Selain itu, Maurits ikut menyampaikan bahwa Pemkot Bitung telah memiliki infrastruktur dasar dalam menunjang pelayanan publik.

“Hanya saja menjaga ini tetap berjalan konsisten itu yang sulit,” ucap Walikota pilihan rakyat Kota Bitung ini.

Namun menurutnya, demi meningkatkan pelayanan publik, ia telah memerintahkan BKPSDMD Kota Bitung memasukan indikator penilaian tersebut dalam kriteria penilaian kinerja.

“Kami juga telah membentuk Tim Pelayanan Publik yang melaporkan langsung ke Sekda dan mereka bukan se-partai dengan kami,” ungkap Mantiri.

“Tujuannya, agar penilaian yang mereka lakukan lebih independen,” tutur Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bitung ini.

Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemkot Bitung

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Sulut, Meilani Limpar saat menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemkot Bitung tahun 2021 yang diterima oleh Walikota Bitung Maurits Mantiri didampingi Wakil Walikota Hengky Honandar dan Sekda Kota Bitung Audy Pangemanan. (Foto : Istimewa)

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Meilani Limpar menyampaikan bahwa kegiatan penilaian ini dilakukan pada tahun 2021.

“Kegiatan ini dilakukan di tahun 2021, yang dinilai ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Meilani Limpar.

“Yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan,” lanjutnya.

Menurutnya, dari 4 dinas yang dilakukan penilaian, DPMPTSP mendapatkan hasilnya yang bagus, sedangkan Disdukcapil mengalami penurunan.

“Dari 4 dinas yang dilakukan penilaian, untuk DPMPTSP ada 14 indikator produk persyaratan pelayanan yang menjadi target pemeriksaan. Dan hasilnya bagus,” terang Meilani.

“Untuk Dinas Dikbud ada progres dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Dinas Kesehatan masih sama seperti tahun sebelumnya, dan Disdukcapil sendiri agak berkurang,” urainya.

Meilani juga menyarankan bagi OPD yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat untuk memiliki unit pengelola aduan.

“Setiap OPD yang mengelola pelayanan terhadap masyarakat harus ada unit pengelola pengaduan,” saran Meilani.

“Karena pejabat pengelola ini bisa merekap keluhan-keluhan masyarakat, sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan,” tandasnya.

Hadir juga dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Bitung, Hengky Honandar, Sekda Kota Bitung, Audy Pangemanan beserta para Asisten Setda Kota Bitung.

Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat se-Kota Bitung, Stafsus Walikota Bitung yang membidangi, serta Tim Pelayanan Publik Kota Bitung.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.