LSM AKI Sulut Geram JAK Hanya Dicopot dari Wakil Ketua DPRD Sulut

LSM AKI Sulut Geram JAK Hanya Dicopot dari Wakil Ketua DPRD Sulut. (Foto : Mardi Golindra)

MetroManado – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (LSM AKI) Sulawesi Utara (Sulut) Noldy Poluakan bersama rekan-rekanya, geram..!!!

Bagaimana tidak, dalam putusan sidang paripurna DPRD Sulut (16/02/2021), James Arthur Kojongian (JAK) hanya dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua dewan, tapi tidak sebagai anggota dewan. Alasan ketua DPRD Sulut, JAK dikembalikan ke partai politik (Parpol) yang menaunginya, Partai Golongan Karya (Golkar).

Read More

“Kami mengatasnamakan masyarakat Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra), meminta JAK diberhentikan sebagai wakil ketua maupun sebagai anggota DPRD Sulut,” tegas Poluakan, Ketua LSM AKI Sulut.

Menurutnya, JAK sudah tak menunjukkan lagi etika dan moral sebagai wakil rakyat, khusus untuk di dapil kemenangannya lalu yakni kabupaten Minsel dan Mitra, sebagian besar masyarakat sudah tak menginginkannya lagi duduk sebagai wakil rakyat.

“Sebagai penyambung suara masyarakat, di sini kami tegaskan, tidak ada unsur politik apalagi kaitannya dengan Golkar atau partai apa pun, tidak!. Ini murni suara masyarakat meminta JAK diberhentikan,” terang Poluakan.

Meski keputusan paripurna hanya memberhentikan JAK sebagai wakil ketua DPRD, Poluakan sudah sedikit lega dengan ketukan palu pencopotan pengesahan JAK diberhentikan.

“JAK dikembalikan pada partainya dengan posisi bukan lagi sebagai wakil ketua, hanya sebatas anggota DPRD. Namun kami minta parpol yang menaunginya, jangan beri lagi JAK kesempatan karena telah melukai lembaga terhormat, DPRD,” harap Poluakan.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut Sandra Rondonuwu membacakan kronologi kejadian JAK yang melibatkan istri sah (Michaela Elisiana Paruntu) dan perempuan simpanan JAK berinisial AS alias Angel, yang videonya viral di media sosial (Medsos).

Rondonuwu menegaskan, JAK sudah tak memiliki etika lagi sebagai wakil rakyat, sumpah dan janji dalam kelembagaan sudah ia langgar. Apalagi kejadian ini sudah menjadi konsumsi masyarakat banyak.

“Terlalu tercela seorang wakil rakyat menyeret istri yang hanya berpegangan di kap depan mobil. Mikha (istri JAK) adalah seorang ibu yang telah memberi JAK anak, tapi sampai teganya melakukan hal itu,” tegas Rondonuwu dengan mata berkaca-kaca saat membacakan kronologi disidang paripurna.

Belum juga Rondonuwu membacakan habis kronologinya, Anggota DPRD Raski Mokodompit langsung melayangkan interupsinya.

“Interupsi ketua, interupsi,” pinta Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

“Anda (Mokodompit) tidak boleh memotong alur kronologi yang dibacakan Ibu Sandra, tunggu dulu ia menyelesaikannya,” semprot Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, pada Mokodompit.

“Wajar Ibu Sandra mengatakan seperti itu, karena ia memiliki hati dan naluri sebagai sesama perempuan yang seperti itu,” tambah Silangen.

Meski Mokodompit melayangkan protes atas keputusan BK yang dianggapnya terkesan politis saat JAK dikembalikan lagi ke parpol, namun tidak untuk Silangen.

“Mengusulkan pemberhentikan JAK dari jabatan sebagai wakil ketua DPRD, kedua pemberhentian JAK sebagai anggota DPRD sudah sesuai mekanisme dan dikembalikan pada partai politik, dalam hal ini Partai Golkar,” tegas Silangen sembari mengetuk palu tanda pengesahan pencopotan JAK.

Pakar hukum sekaligus salah satu tim ahli BK DPRD Sulut Sofyan J Yosadi saat dimintai pendapat mengaku, berterima kasih pada BK karena telah membacakan putusan yang direkomendasikannya.

Namun di sisi JAK dikembalikan pada partainya, Yosadi menyarankan dua pemahaman.

“Perspektifnya begini, kalau diserahkan kembali pada partai, itu adalah regulasi yang lain. Itu ada poin-poinnya di situ, Undang-undang (UU) MD3, UU pemerintah daerah, Peraturan Daerah (Perda), Tata Tertib (Tatib), dan lain-lain.” Lanjutnya.

“Kalau JAK melanggar sumpah dan jabatan, dia tidak perlu oleh partai ditarik lagi. Itu salah, jadi mereka harus tau, huruf C itu. Ketika melanggar sumpah dan jabatan tidak perlu oleh partai,” tambahnya.

“Jadi ketika DPRD sudah memberhentikan, JAK harus di-PAW segera. Mekanismenya seperti itu, pahami undang-undang sekarang, ” terangnya.

“Komprehensif baca item peritem, jangan hanya mengatakan pemberhentian ini atas persetujuan partai, itu MD3. Tapi ada close khusus, ketika melanggar sumpah janji dan jabatan. Tidak perlu ada pertimbangan partai, atau partai sendiri yang memintakan dia diberhentikan,” tegasnya.

Lanjut disampaikan Yosadi, KDRT yang dilakukan JAK kepada MEP masuk dalam kategori delik aduan.

“KDRT itu delik aduan, mereka pikir sudah selesai ketika korban tidak melapor, mereka rujuk, itu biasa,” ucapnya.

Tapi ada ranah hukum lain, pada pasal 53 Kitab UU Pidana, di situ jelas dikatakan, apakah ia memenuhi unsur percobaan, seperti tindak pidana penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, dan lain-lain. Itu sangat jelas.

“Jadi saya mendorong ke siapa saja, untuk melaporkan ini keranah pidana. Jangan selesai dan berhenti di sini,” imbuhnya.

“Saya mendukung, lapor saja. Berikan efek jera. Saya pribadi tidak ada dendam sama dia (JAK). Namun dilain sisi, dia adalah wakil rakyat yang telah menyeret istrinya di depan publik, yang pastinya sudah tak memiliki wibawa di lembaga terhormat DPRD ini,” pungkas Yosadi.

(Mardi Golindra)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.