Kasus JAK Diketahui Dewan Pertimbangan Presiden, Begini Responnya

Agung Laksono salah satu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) 2019-2024, menanggapi kasus oknum DPRD Sulut yang dinilai sebagai wakil rakyat, harusnya memiliki suri teladan. (Foto: Istimewa)

MetroManado – Agung Laksono salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024 menilai kasus James Arthur Kojongian (JAK) sebagai wakil rakyat DPRD Sulut harus memiliki suri teladan.

“Sebagai politisen, haruslah memiliki suri teladan dimasyarakat,” ujar Laksono pada kunjungan kerjanya di Manado, Rabu, (24/02/2021) malam.

Read More

Adapun JAK diusung Partai Golkar hingga duduk di DPRD Sulut. Laksono, Mantan direktur utama ANTV yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2009-2014 di zaman pemerintahan Presiden SBY ini menegaskan, Partai Golkar sebagai partai yang bertindak secara objektif berdasarkan pada moralitas yang baik dan bisa memberi contoh atau suri teladan.

Tak hanya itu, ketua dewan pakar Partai Golkar kelahiran Semarang, Jawa Tengah 23 Maret 1949 silam ini mengaku, soal pergeseran ataupun pencopotan jabatan, semua itu ada porsi masing-masing, baik dipimpinan DPRD dan DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, mana yang boleh dan tidak. Dan tentu saja dikembalikan pada Partai Golkar.

“Saya kira Partai Golkar juga punya sikap yang jelas dan tegas terkait kasus ini. Berharap ke depan tidak terjadi lagi seperti ini,” tegas Laksono mantan Plt menteri agama mengantikan Suryadharma Ali yang terjerat KPK terkait kasus suap, kala itu.

Ditanyai sanksi yang bisa didapatkan JAK bila sudah mencoreng nama baik lembaga terhormat yakni DPRD, Laksono mengatakan, hal itu bisa saja berujung pada pemberhentian, penggantian, dan peneguran.

“Peneguran secara lisan dan tertulis. Bisa juga penggantian dan perubahan,” terang ayah tiga anak ini.

Apakah JAK bisa diberhentikan jika sudah seperti ini? Laksono mengaku itu bukan wadahnya untuk menjawab atau memberi keputusan.

“Saya tidak bisa mendahului,” singkat politikus senior ini.

Terkait calon yang bisa menggantikan posisi JAK, dia menjawab dengan candaan sembari melirik ke belakang pada salah satu kader Partai Golkar (Raski Mokodompit) yang sebelumnya memprotes keputusan BK terkait pencopotan rekannya itu, JAK.

“Kan calonnya ada di belakang saya,” canda Laksono tersenyum.

Mengenai surat yang dikirimkan Partai Golkar terkait kasus JAK, Laksono mengaku belum menerima.

“Saya belum terima, belum,” pungkasnya sembari berjalan meninggalkan awak media.

Seperti diketahui, akibat skandal perselingkuhan, posisi JAK sebagai wakil ketua DPRD Sulut dicopot dan diturunkan menjabat menjadi anggota DPRD, pada sidang paripurna DPRD Sulut, (16/02/2021) lalu.

DPRD Sulut juga secara resmi sudah mengirim surat pencopotan total JAK sebagai wakil rakyat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Torang (kami) sudah kirim surat ke Mendagri melalui gubernur. Kan Mendagri yang mengangkat dan memberhentikan. Jadi kami sampaikan kalau dia (JAK) diberhentikan dari pimpinan dewan,” ujar Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (23/02/2021).

Selengkapnya dapat dilihat di YouTube Febry Kodongan atau Channel Berbagi Cerita.

(Mardi Golindra)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.