Diberhentikan Sepihak, 8 Perangkat Desa Temboan Menuntut Keadilan

Prades Temboan
Hence Ober Sumerah mewakili rekan pradesnya saat menyampaikan keterangan terkait pemberhentian mereka yang dianggap improsedural. (Foto : Mardi Golindra)

MetroManado – Delapan Perangkat Desa (Prades) Temboan, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dibebas tugaskan atau diberhentikan dari jabatannya.

Pemberhentian mereka, diklaim dilakukan secara sepihak oleh Hukum Tua (kepala desa) Desa Temboan tanpa rekomendasi SK dari pemerintah kecamatan.

Read More

Merasa diperlakukan tidak adil, para prades ini melayangkan protesnya ke Hukum Tua dengan mendatangi Balai Desa Temboan, pada Jumat (06/08/2021).

“Kami menuntut keadilan dan berharap hal ini dapat perhatian dari Pemkab Minsel, provinsi, dan pemerintah pusat,” ujar Hence Ober Sumerah mewakili sejumlah rekannya yang melayangkan protes tersebut.

Namun sangat disayangkan, ketika para prades ini mempertanyakan nasib mereka, Hukum Tua Desa Temboan tidak sedang berada ditempat.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (Posbakum-PTUN) Sulut-Gorontalo Adv E K Tindangen SH CPrM CPCLE yang datang langsung ke Maesaan.

Menurut Kindangen, dari pernyataan para prades tersebut masih dikategorikan berstatus aktif. Sekalipun mereka memegang surat pemberhentian dari Hukum Tua, tapi tidak ada rekomendasi resmi atau SK dari pemerintah kecamatan.

“Intinya mereka (prades) masih aktif, karena tidak ada SK pemberhentian dari camat,” tegas Kindangen.

“Setelah melakukan pertemuan pada masyarakat juga, banyak yang mengadu kades selama ini jarang sekali hadir di Temboan. Bagiamana roda pemerintahan mau berjalan maksimal jika kadesnya demikian,” kesal Kindangen.

Lanjut Kindangen, dari 167 desa se-Kabupaten Minsel ada 4 desa di dua kecamatan yang pradesnya ditangani Posbakum-PTUN Manado.

“Ada di Boyong Pante, Kinaweruan, dan sementara ini dalam proses prades Temboan,” pungkas Kindangen.

Hingga informasi ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak Hukum Tua dan pemerintah kecamatan setempat, terkait nasib para prades di Desa Temboan tersebut.

(Mardi Golindra)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.