Polri Tegaskan Akan Lawan Hoaks Yang Menghambat Penanganan COVID-19

  • Whatsapp
Lawan Hoax
Polri akan tindak tegas penyebar hoaks yang mengganggu penanganan COVID-19 di Indonesia. (Foto : Istimewa)

MetroManado – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan akan perang melawan hoaks yang menghambat upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Hal ini disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).

Read More

“Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan covid, ini tindak tegas,” ujarnya.

“Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat,” ucap Perwira Tinggi Polri ini.

Komjen Agus juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan terkait penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurutnya, dalam penanganan Pandemi COVID-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal.

“Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik,” pintanya.

“Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga,” katanya.

Sementara itu, kata Komjen Agus, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah dalam menyerap anggaran tersebut.

Sehingga, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, dan UMKM dan Dana Desa bisa dimaksimalkan.

Tak hanya itu, dalam hal tersebut, juga harus dikedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain,” ungkapnya

“Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam,” tegasnya.

Agus juga meminta seluruh Kapolda untuk melakukan koordinasi dengan Kajati, BPKP dan perwakilan BPK serta stakeholder lainnya dalam rangka pendampingan tersebut.

Pada kesempatan ini, Agus mengharapkam seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat.

“Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan Pemerintah,” harapnya.

“Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif,” tutur Agus.

Terkait dengan protokol kesehatan, Agus mengingatkan jajarannya selagi para pedagang menerapkan sosial distancing maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan.

Kabareskrim juga meminta jajarannya terus melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen.

Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi antar daerah untuk ketersediaan obat-obatan maupun oksigen tersebut.

“Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak,” pungkas Agus.

(Valent/*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *