Pemerintah RI Tetapkan Dua Daerah Di Sulut Kena Pengetatan PPKM Mikro

  • Whatsapp
Pengetatan PPKM Mikro
Kota Manado masuk dalam daftar 43 daerah yang berada di assessment COVID-19 level 4 yang akan diberlakukan pengetatan PPKM Mikro. (Foto : Istimewa)

MetroManado – Pemerintah RI menetapkan dua daerah di Sulawesi Utara masuk dalam daftar daerah yang kena kebijakan pengetatan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

Dua daerah tersebut yakni Kota Manado dan Kota Tomohon, kedua kota ini bersama 41 kabupaten/kota lainnya masuk dalam asesmen COVID-19 level 4.

Read More

Sebagaimana diberitakan dalam Kompas.com, kebijakan PPKM Mikro ini diperpanjang hingga tanggal 20 Juli 2021 dan mulai berlaku sejak hari ini (06/07/2021).

Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin (05/07/2021).

“Tadi sudah melapor ke Bapak Presiden terkait perpanjangan PPKM mikro tanggal 6- 20 Juli 2021 untuk di luar Pulau Jawa. Ini diatur perpanjangan yang selaras dengan PPKM Darurat di Jawa-Bali,” katanya dikutip dari Kompas.com.

Adapun daerah yang masuk dalam kategori assessment COVID-19 level 4 akan dilakukan pengetatan PPKM Mikro.

Indikator daerah yang masuk kategori asesmen level 4 adalah, kasus COVID-19 sebanyak lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu.

Perawatan di rumah sakit lebih dari 30 pasien per 100.000 penduduk per minggu dan kasus kematian lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Berikut daftar 43 daerah diluar Jawa dan Bali yang dikenakan pengetatan PPKM Mikro.

  1. Kota Banda Aceh
  2. Kota Bengkulu
  3. Kota Jambi
  4. Kota Pontianak
  5. Kota Singkawang
  6. Kota Palangkaraya
  7. Kabupaten Lamandau
  8. Kabupaten Sukamara
  9. Kabupaten Berau
  10. Kota Balikpapan
  11. Kota Bontang
  12. Kabupaten Bulungan
  13. Bintan
  14. Kota Batam
  15. Kota Tanjung Pinang
  16. Kabupaten Natuna
  17. Kota Bandar Lampung
  18. Kota Metro
  19. Kabupaten Kepulauan Aru
  20. Kota Ambon
  21. Kota Mataram
  22. Kabupaten Lembata
  23. Kabupaten Nagekeo
  24. Kabupaten Boven Digoel
  25. Kota Jayapura
  26. Kabupaten Fakfak
  27. Kota Sorong
  28. Kota Manokwari
  29. Kabupaten Teluk Bintuni
  30. Kabupaten Teluk Wondama
  31. Kota Pekanbaru
  32. Kota Palu
  33. Kota Kendari
  34. Kota Manado
  35. Kota Tomohon
  36. Kota Bukittinggi
  37. Kota Padang
  38. Kota Padang Panjang
  39. Kota Solok
  40. Kota Lubuk Linggau
  41. Kota Palembang
  42. Kota Medan
  43. Kota Sibolga

Aturan yang berlaku dalam pengetatan PPKM Mikro, yakni :

  1. Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%.
  2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.
  3. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam oerasional dan protokol kesehatan.
  4. Untuk makan (dine in) di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17.00. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00.
  5. Mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25%.
  6. Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%
  7. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan.
  8. Semua fasilitas publik ditutup sementara.
  9. Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup.
  10. Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup.
  11. Untuk Transportasi umum akan diatur oleh Pemda untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

(Redaksi)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *